oleh

Ranperda APBD 2020 Disepakati, Gubernur Jamin DPA Semua OPD Sesuai dengan RKA

MAKASSAR – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyampaikan komitmennya untuk menjalankan hal-hal yang telah diputuskan dalam rapat pembahasan Rancangan APBD 2020 di DPRD Sulsel, baik di tingkat komisi maupun Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Hal tersebut disampaikan Nurdin menanggapi penyampaian dari fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna tentang Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020, di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (29/10/2019) malam.

“Insya Allah kita komitmen pak, apa yang telah diputuskan bersama itu tidak akan berubah. Saya akan mengawal,” ucap Nurdin.

Sebelumnya, anggota fraksi Partai Golkar yang juga wakil ketua Banggar DPRD Sulawesi Selatan, Fachruddin Rangga meminta agar apa yang menjadi pembahasan dokumen Rencana Kerja Anggaaran (RKA) benar-benar dijalankan dan dipatuhi sebagai sebuah konsistensi yang nantinya akan dituangkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Karena pengalaman yang terjadi selama ini, ketika pindah dan dituangkan kembali ke DPA, banyak hal yang berubah di sana. Oleh karena itu di forum yang terhormat ini fraksi partai Golkar dengan tegas untuk mengingatkan pimpinan OPD untuk tidak coba-coba mengubah apa yang menjadi kesepakatan di komisi-komisi,” kata Rangga.

Sekadar diketahui, DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Penandatanganan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (29/10/2019) malam.

Ketua Banggar DPRD Sulawesi Selatan, Rudy Pieter Goni yang membacakan hasil kesimpulan hasil pembahasan Rancangan APBD tahun 2020 menyebutkan, komposisi akhir anggaran APBD tahun 2020 terdiri atas pendapatan Rp10,4 triliun lebih, belanja Rp10,7 triliun lebih, defisit sebesar Rp223 miliar lebih, penerimaan pembiayaan Rp332 miliar lebih, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar, dan pembiayaan netto sebesar Rp223 miliar lebih.

Meski telah disepakati, namun pihak Banggar DPRD memberikan sejumlah saran dan masukan kepada pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya; meminta agar program pembangunan prioritas tahun 2020 harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan penempatan pagu anggaran terhadap masing-masing OPD.

Selain itu, DPRD juga meminta agar dilakukan penyegaran terhadap Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), dengan merekrut orang-orang yang punya keahlian yang dibutuhkan dalam konteks pembangunan Sulsel.

(Muh. Saddam/B)


Komentar

News Feed