oleh

Pemprov Sulsel Batalkan Usulan Pengadaan Helikopter di APBD 2020

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya membatalkan rencana pengadaan helikopter dengan anggaran sebesar Rp30 miliar, yang diusulkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk APBD 2020.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengatakan, keputusan untuk membatalkan usulan pengadaan helikopter ini diambil setelah pihaknya melakukan pengkajian dengan beberapa pihak terkait.

“Jadi kemarin kita minta Pangkoopsau, Pangkosek kaji ini barang. Uang kita hanya Rp30 miliar, dan ternyata itu tidak cukup. Apalagi ini barang untuk kebutuhan bencana kan, jadi kita batalkan,” kata Nurdin, Jumat (29/11/2019).

Meski rencana tersebut dibatalkan, kata dia, pihaknya tetap berupaya agar ada armada helikopter yang bisa distandby-kan di Sulawesi Selatan untuk kepentingan penaggulangan bencana dan situasi darurat. Hal ini mengingat wilayah Sulawesi Selatan yang sangat luas.

“Belajar pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu, seperti banjir di 10 kabupaten termasuk daerah terisolir dan kita tidak bisa apa-apa, maka kita menyurat ke Basarnas supaya bisa menempatkan satu helikopter di sini untuk kepentingan bencana. Karena kita tidak tahu kapan datangnya bencana itu,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Nurdin, pihaknya juga telah melakukan komunikasi dan meminta pihak TNI agar bisa menempatkan atau menyiagakan helikopternya di Sulawesi Selatan, baik itu dalam bentuk Bawah Kendali Operasi (BKO) atau sejenisnya, sehingga selalu siap untuk digunakan jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal tidak diinginkan.

Sekadar diketahui, sebelumnya pembahasan usulan anggaran pengadaan helikopter oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dimasukkan dalam RKA BPBD untuk APBD 2020 ini berjalan alot di DPRD.

Pihak DPRD memberikan beberapa opsi. Pertama, menyetujui alokasi anggaran untuk pengadaan helikopter tersebut dengan catatan harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) BPBD, yang berarti anggarannya harus ditambah. Konsekuensinya, ada anggaran dari program lain yang harus dipangkas untuk menutupi kekurangan anggaran pengadaan helikopter tersebut.

Opsi kedua, pihak DPRD mengusulkan agar pengadaan helikopter tersebut dilakukan dengan sistem sewa pertahun, supaya tidak terlalu memakan anggaran yang cukup besar. (Muh. Saddam/B)


Komentar

News Feed