oleh

MK Tolak Gugatan Uji Materi UU KPK, Ini Penyebabnya

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan uji materi atau judicial review Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan puluhan mahasiswa dari berbagai universitas pada 18 September lalu meski Undang-Undang itu belum diberi nomor oleh Kementerian Hukum dan HAM. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim MK dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang MK, Kamis (28/11/2019).

“Permohonan para pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah objek (error in objecto). Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut,” kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam sidang putusan, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Sebelumnya, Hakim MK Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan menjelaskan, keputusan untuk menolak gugatan yang diajukan puluhan mahasiswa itu karena undang-undang yang digugat tidak sesuai atau error of objecto dengan pokok permohonan.

Menurut Enny, puluhan mahasiswa tidak menggugat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK, melainkan UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan.

“Setelah Mahkamah membaca dengan saksama perbaikan permohonan para pemohon tersebut, ternyata bahwa UU Nomor 16 Tahun 2019 yang disebut oleh para pemohon dalam posita dan petitumnya sebagai UU Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak benar. Karena UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” kata Enny.

“Dengan demikian, permohonan para pemohon berkenaan dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menurut para pemohon adalah UU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan permohonan yang salah objek (error in objecto),” tambahnya.

Dengan kesalahan objek permohonan itu, kata dia, berarti pengujian terhadap Pasal 29 poin 9, Pasal 30 Ayat (13), dan Pasal 31 UU KPK sudah tidak memiliki relevansi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Lebih jauh Enny mengatakan, permohonan uji materi terhadap pasal-pasal tersebut baru bisa dipertimbangkan lebih lanjut jika dikaitkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, dan bukan dikaitkan dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

“Sehingga apabila para pemohon hendak mengajukan pengujian Pasal 29 angka 9, Pasal 30 ayat (13) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, seharusnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sebab, kedua Undang-Undang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” ucapnya.

Sekadar diketahui, UU KPK hasil revisi yang ingin digugat oleh puluhan mahasiswa ini disahkan oleh DPR RI pada 17 September 2019. Namun, UU tersebut tak langsung diberi nomor oleh Kementerian Hukum dan HAM karena belum ditandatangani Presiden.

Setelah 30 hari dari tanggal disahkan dan tidak juga ditandatangani oleh presiden, sesuai dengan aturan yang ada, barulah pada 17 November Undang-Undang tersebut diberi nomor oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan UU Nomor 19 Tahun 2019.


Komentar

News Feed