oleh

Sensus Penduduk 2020 Bakal Dilakukan Secara Online

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan Sensus Penduduk 2020 pada bulan Februari-Maret 2020. Sensus dilakukan secara mandiri melalui situs www.sensus.bps.go.id.

“Basis utama sensus adalah Nomor KTP, dan Kartu Keluarga,” kata Kepala BPS, Suhariyanto dalam laporannya spada acara Sosialisasi Sustainable Development Goal’s (SDGs) dan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk Tahun 2020, di Ballroom Hotel Harris Vertu, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Berikutnya, melalui situs tersebut akan ada evaluasi berkala Sensus Penduduk Online. Akses ke situs ini bisa menggunakan smartphone, tablet, ataupun komputer.

Sementara bagi daerah yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi, misalnya di pedalaman, petugas BPS yang akan terjun ke lokasi mengandalkan metode tradisional.

Nantinya pada Juli 2020, kata Suhariyanto, BPS akan melakukan verifikasi ulang data, verifikasi ulang ke lapangan, dan terakhir pencacahan lapangan.

“Tujuan prosedur ini adalah untuk menambah akurasi data dengan informasi terkini,” terangnya.

Sementara, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy dalam sambutannya pada acara tersebut berharap, Sensus Penduduk 2020 mampu menghasilkan data penduduk yang berkualitas dan seragam, yang akan dipergunakan untuk penyusunan perencanaan maupun pelaksanaan secara terpadu pada semua pihak.

Pasalnya, kata dia, saat ini kondisi data di Indonesia masih sangat beragam.

“Misalnya jumlah penduduk Indonesia apabila didasarkan dari data BPS dan Bappenas sebesar 264,2 juta. Sedangkan jika menggunakan data dari Dukcapil Kemendagri sebesar 263, 9 juta,” kata Muhadjir.

Perbedaan tersebut, lanjut Muhadjir, menjadi signifikan apabila misalnya dikaitkan dengan penyediaan bahan pangan bagi selisih penduduk dari kedua data tersebut. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya kebijakan yang dilaksanakan.

Menurut Muhadjir, untuk membangun satu data kependudukan, diperlukan sinkronisasi antara data dari Dukcapil Kemendagri yang de jure dan teregistrasi sesuai dokumen kependudukan, dengan BPS yang dilakukan secara de facto melalui sensus dan survey.

“Satu data kependudukan ini sangat penting untuk perencanaan, yaitu memperkuat kebijakan yang direncanakan, sehingga dapat dilaksanakan semua pihak secara terpadu,” ujarnya.

Muhadjir menjelaskan, Sensus Penduduk tahun 2020 merupakan sensus penduduk yang ke-7. Sensus ini merupakan mandat dari Undang-Undang serta rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan menggunakan metode kombinasi, sensus penduduk 2020 diharapkan menghasilkan data yang kridibel dan valid serta dapat menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi), termasuk karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs.

(Sumber: setkab.go.id)


Komentar

News Feed