oleh

Soal Desakan Agar Presiden Segera Keluarkan Perppu KPK, Ini Pendapat Mantan Ketua MK

JAKARTA – Polemik terkait desakan sejumlah pihak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan hasil revisi Undang-Undang KPK terus berlanjut.

Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD meminta semua pihak untuk tak melanjutkan polemik tersebut.

Mahfud mengatakan, lebih baik jika semua pihak menghormati dan menanti keputusan Jokowi selaku pengambil keputusan tertinggi.

“Mari kita tunggu keputusan presiden, dan apapun keputusannya karena beliau adalah pemegang otoritas tertinggi di negara ini, ya kita harus hormati,” kata Mahfud, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (3/10/2019) kemarin.

Menurut Mahfud, dengan menerima dan mendengar masukan dari berbagai pihak, Jokowi bisa melakukan pertimbangan sematang mungkin, sehingga nantinya keputusan yang diambil adalah yang terbaik.

Olehnya itu, kata dia, justru menjadi kontraproduktif jika semua pihak terus berpolemik tentang substansi Perppu yang ideal.

“Kita tidak usah berpolemik lagi soal materinya, malah tidak selesai-selesai nanti,” ujarnya.

Sekadar diketahui, desakan kepada Jokowi agar segera menerbitkan Perppu untuk membatalkan hasil revisi UU KPK muncul dari berbagai pihak. Mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga aktivis anti korupsi.

Jokowi sendiri sudah angkat suara menanggapi desakan-desakan yang ada. Dia mengaku tengah mengkaji opsi untuk mengeluarkan perppu atas revisi UU KPK.

Terbaru, mahasiswa memberi waktu kepada Jokowi untuk segera mengeluarkan Perppu tentang UU KPK tersebut paling lambat sampai 14 Oktober 2019.

Jika sampai tanggal tersebut Jokowi tak juga menerbitkan Perppu, maka mahasiswa akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar dari aksi-aksi sebelumnya.

“Kami harap ada pertimbangan dari Pak Jokowi untuk mengeluarkan statement untuk mengeluarkan Perppu KPK,” kata Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dino Ardiansyah, usai bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Dino mengaku, pertemuannya bersama sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas dengan Moeldoko ini dilakukan untuk menyampaikan 7 tuntutan tuntaskan reformasi, pembebasan mahasiswa dan pelajar yang masih ditahan, hingga pengusutan pelaku penembakan mahasiswa Universitas Haluoleo.

Selain itu, kata dia, mahasiswa juga meminta pemerintah membuka ruang dialog atau jajak pendapat antara Jokowi dengan mahasiswa.


Komentar

News Feed