oleh

Menteri PANRB Minta K/L, Pemprov dan Pemkab/Pemkot Bentuk UPG

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L), pemerintahan di tingkat, provinsi hingga kabupaten/kota untuk membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sekaligus untuk mendorong efektivitas implementasi pengendalian gratifikasi.

Permintaan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 04 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengendalian Gratifikasi di Instansi Pemerintah.

Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri PANRB, Syafruddin, pada 18 September 2019 itu ditujukan kepada; menteri kabinet kerja; sekretaris kabinet; kepala BIN; kapolri; jaksa agung; panglima TNI; para kepala lembaga pemerintah nonkementerian; para pimpinan kesekretariatan lembaga negara; para pimpinan kesekretariatan lembaga nonstruktural; para pimpinan lembaga penyiaran publik; para gubernur; dan para bupati/wali kota.

“Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di internal instansi pemerintah untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi dan meneruskan fungsi UPG kepada seluruh satuan kerja setuan kerja vertikal mandiri terkecil instansi pemerintah,” bunyi poin (1) dalam surat edaran tersebut.

Dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi, Menteri PANRB menegaskan bahwa UPG harus menerapkan prinsip-prinsip; transparani, akuntabilitas, kepastian hukum, kemanfaatan demi kepentingan umum, independensi, dan perlindungan bagi pelapor.

Lewat surat edaran itu, Menteri PANRB juga meminta kepada para pejabat yang dituju untuk meningkatkan internalisasi kepada seluruh anggota organisasi, agar mempunyai pemahaman yang memadai terkait gratifikasi.

Selain itu, Menteri PANRB meminta kepada para pejabat tersebut untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola UPG terkait gratifikasi, sehingga SDM pengelola UPG mempunyai pemahaman yang memadai terkait pengendalian gratifikasi.

“Mendorong seluruh pejabat dan pegawai untuk tertib menyampaikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi melalui UPG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara berkala,” bunyi poin ke-5 surat edaran tersebut.

Menteri PANRB juga meminta kepada para pejabat tersebut untuk menunjukkan keteladanan bagi pegawai di lingkungan instansi, dengan melaporkan penerimaan gratifikasi apabila terdapat unsur/kriteria gratifikasi pada saat menyelenggarakan pesta pernikahan, baik pernikahan sendiri maupun pernikahan anggota keluarga, serta hajatan atau perayaan besar hari keagamaan kepada UPG di internal instansi.


Komentar

News Feed