oleh

KPU Makassar Hanya Dijatah Rp78 M untuk Pilwalkot 2020, Ini Penyebabnya

MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar, telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilwalkot tahun 2020 mendatang, Selasa (1/10/2019) malam.

Dalam NPHD tersebut, anggaran untuk KPU sebagai penyelenggara Pilwalkot dialokasikan sebesar Rp78 miliar, jauh di bawah usulan awal yang diajukan KPU Makassar, yakni sebesar Rp96,05 miliar.

Ketua KPU Makassar, M. Faridl Wajedi pengurangan anggaran tersebut disetujui pihaknya dengan konsekuensi akan dilakukan efisiensi terhadap beberapa agenda sosialisasi, termasuk pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang secara otomatis akan membuat terjadinya penambahan jumlah pemilih di setiap TPS yang ada disetiap Kelurahan.

“Kami melakukan pressing jumlah TPS. Kalau pada Pilwali sebelumnya kan ada 2.600 TPS, sekarang kami perkecil itu dengan asumsi minimun itu per TPS 600 (pemilih), karena ada platfrom diberikan Undang-Undang itu 800 per TPS. Di Pilwalkot 2020 nanti, kami asumsikan ada 2.099 TPS. Selain itu, ada beberapa hal lagi termasuk kegiatan sosialisasi yang juga diefisienkan kegiatannya,” kata Faridl, Rabu (2/10/2019).

Meskipun demikan, kata dia, dengan anggaran sebanyak Rp78 miliar itu, pihaknya akan tetap berusaha menjalankan seluruh program yang ada di setiap tahapan dengan prinsip akuntabilitas.

“Angka itu realisitis. Jadi kami kan bukan soal cukup tidak cukup, karena akuntabilitas program yang kami lihat. Jadi ini usulan berdasarkan program yang diusulkan kepada pemerintah kota,” pungkasnya.

Penulis: Muh. Saddam/B


Komentar

News Feed