oleh

Honor Panitia Ad Hoc Pilwalkot 2020 Telan Sepertiga Anggaran KPU Makassar

MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mendapat alokasi anggaan sebesar Rp78 miliar dari Pemerintah Kota Makassar untuk pelaksanaan Pilwalkot 2020 mendatang.

Ketua KPU Makassar, M Faridl Wajedi mengatakan, dari jumlah Rp78 miliar tersebut, kurang lebih sepertiganya akan dialokasikan untuk honor panitia Ad Hoc, yakni Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Honor para penyelenggara Ad Hoc selalu memakan biaya yang lumayan banyak jika dibandingkan dengan teknikal penyelenggara pemilu lainnya, karena memakan biaya sekitar sepertiga dari jumlah anggaran. Honorarium Ad Hoc itu lebih dari Rp20 miliar, jadi kalau kita asumsikan Rp70 miliar, sepertiganya itu adalah honor panitia Ad Hoc,” kata Faridl, Rabu (2/10/2019).

Untuk besaran honor pantia Ad Hoc sendiri, Faridl mengatakan, nilainya masih sama dengan Pilkada dan Pemilu kemarin, sebab pihaknya berpatokan pada Peraturan Menteri (Permen) Keuangan (KU) S-118 tahun 2016 tentang Standar Honorarium Penyelenggara Ad Hoc.

“(Kenaikan honor panitia Ad Hoc) Sementara ini digagas oleh KPU RI, tapi secara regulatif itu tidak ada, sehingga kita tidak bisa masukkan di asumsi usulan, karena di setiap usulan itu harus ada argumentasi yuridisnya,” ujarnya.

Sementara terkait dengan jadwal pendaftaran para panitia Ad Hoc untuk di kecamatan maupun kelurahan, Fardl mengatakan, pihaknya akan memulai tahapan tersebut pada bulan Januari 2020 mendatang.

“Ad Hoc itu rekrutmennya untuk PPK dan PPS baru akan dimulai di Januari dan Februari 2020,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, penyelenggara Ad Hoc pada pemilu/Pilkada meliputi tiga kelompok, yaitu Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ketiganya diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

PPK dibentuk untuk bertugas di tingkat kecamatan, dimana setiap kecamatan memiliki tiga anggota PPK. Sedangkan PPS bertugas di tingkat kelurahan/desa, dimana masing-masing kelurahan/desa memiliki tiga anggota PPS.

Baik PPK maupun PPS dibentuk oleh KPU kabupaten/kota paling lama 6 bulan sebelum pemungutan suara, dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara.

KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU kabupaten/kota untuk bertugas di TPS. Setiap TPS terdapat 7 orang anggota yang berasal dari masyarakat sekitar TPS.

Besaran honor PPK, PPS, dan KPPS ditentukan berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016, demgan rincian:

1. PPK:
a. Ketua: Rp. 1.850.000/orang/bulan
b. Anggota: Rp. 1.600.000/orang/bulan
c. Sekretaris: Rp. 1.300.000/orang/Bulan
d. Pelaksana/Staff Admin/teknis: Rp. 850.000/org/bulan

2. PPS:
a. Ketua: Rp. 900.000/orang/bulan
b. Anggota: Rp. 850.000/orang/bulan
c. Sekretaris: Rp. 800.000/orang/Bulan
d. Pelaksana/Staff Admin/teknis: Rp. 750.000/orang/bulan

3. KPPS:
a. Ketua: Rp. 550.000/orang/bulan
b. Anggota : Rp. 500.000/orang/bulan
c. LINMAS : Rp. 400.000/orang/bulan

Penulis: Muh. Saddam/B


Komentar

News Feed