oleh

Akhir Bulan Pemkab Gowa Rampungkan Perekam Transaksi Online Bagi Pelaku Usaha

SUNGGUMINASA – Pelaku usaha di Kabupaten Gowa, kini diwajibkan menggunakan alat perekam transaksi online atau tax monitoring system.

Hal itu ditegaskan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, saat menghadiri Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Desiminasi Wajib Pungut Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir, di Baruga Tinggi Mae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Sulsel, Selasa (10/9/2019).

Menurut Adnan, pihaknya akan memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha yang tidak mengindahkan hal tersebut.

“Pelaku usaha yang tidak mengindahkan aturan dalam rangka mendorong pemberlakukan sistem pembayaran dan pemungutan pajak daerah serta retribusi secara online, akan diberi sanksi dengan menutup usaha yang bersangkutan,” tukas Adnan.

Penutupan usaha ini pula setelah diberikan teguran selama tiga kali berturut-turut. “Saya berkomitmen jika ada hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir yang sudah kita ajak menggunakan alat perekam transaksi online dan tidak mengindahkan kami berikan surat peringatan pertama,” sebut Adnan.

Berikutnya diberi lagi peringatan kedua, jika tetap tidak mengindahkan perintah. “Dan jika memang tidak mau mengindahkan sama sekali setelah peringatan ketiga, maka kita langsung tutup usahanya,” tegas Adnan.

Bagi Adnan, alat perekam transaksi online ini untuk bukti transparansi pendapatan usaha. Jadi memang harus menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari seluruh pihak utamanya para pelaku usaha.

Kepala Bapenda Gowa Ismail Majid menambahkan, alat perekam transaksi online yang disiapkan yaitu kasir elektronik atau mesin point of sales (MPOS) system. Penggunaan MPOS system ini dilakukan setelah dikeluarkannya peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak restoran.

Sehingga setiap pengunjung yang menggunakan pelayanan restoran dikenakan pajak 10 persen.

Aturan tersebut juga didukung Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem online.

“Jadi langkah awal Bapenda Gowa telah menyiapkan 90 alat MPOS system, dan hingga saat ini sudah ada 50 alat MPOS yang telah terpasang. Alat ini telah terintegrasi langsung ke Bapenda Gowa, Bank Sulselbar dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya.

Pemkab Gowa sendiri menargetkan pemasangan alat MPOS System sebanyak 200 hingga akhir September 2019 ini. “Ini sesuai daftar usaha yang dianggap wajib pungut,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Koordinator Wilayah VII Koordinator dan Supervisi KPK Adiansyah Malik Nasution mengatakan, didorongnya pemerintah daerah untuk pemungutan pajak dan retribusi berbasis online adalah bentuk peningkatan pencegahan korupsi oleh pelaku usaha maupun jasa.

Penulis: Nursinta/A

Komentar

News Feed