oleh

Bantuan Rp7,3 M untuk Korban Kerusuhan Sosial di Papua dan Papua Barat

JAYAPURA – Kementerian Sosial bergerak cepat merespon bencana sosial yang terjadi di Papua dan Papua Barat, dengan menyalurkan bantuan sebesar Rp7,3 miliar. Masing-masing untuk Provinsi Papua Rp1,21 miliar dan Papua Barat Rp6,09 miliar.

“Bantuan ini merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam penanganan bencana. Pemerintah punya komitmen tinggi bersama masyarakat melakukan upaya-upaya pemulihan pascabencana sosial yang terjadi di Jayapura, Manokwari, Sorong dan Fakfak,” kata Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita.

Pada Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Sosial Akibat Kerusuhan di Provinsi Papua dan Papua Barat, di Jayapura, Rabu (11/9/2019), Agus Gumiwang menambahkan, program dan kegiatan Kemesos dalam penanganan konflik meliputi pencegahan melalui penguatan masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal serta Harmoni Kebangsaan.

“Untuk penanganan kedaruratan dilakukan melalui pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak, bantuan santunan korban Luka maupun meninggal dunia sementara pada pemulihan pascakonflik dilakukan melalui bantuan layanan dukungan psikososial, dan bantuan stimulan penguatan usaha ekonomi, serta rekonsiliasi,” urai Agus.

Bantuan yang disampaikan tersebut berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Layanan Dukungan Psikososial kepada masyarakat. “Presiden Jokowi berharap bantuan pemerintah dapat bermanfaat meringankan beban penderitaan baik kepada korban maupun keluarga korban bencana sosial,” ungkapnya.

Kementerian Sosial juga memastikan akses pada program-program perlindungan sosial yang reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta bantuan sosial lainnya yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial.

“Penanganan bencana konflik sosial perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh, serta dilakukan secara professional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisisipasi masyarakat. Ini untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terjadi lagi,” katanya.

Mencegah dan mengurangi risiko bencana wajib menjadi bagian dari rutinitas masyarakat sehari-hari. Setidaknya lanjut Agus, dapat diawali dengan melihat dan mempelajari fakta bencana sosial terutama konflik sosial yang rutin mengancam masyarakat menjadi korban.

Dalam catatan Kemensos, kerusuhan sosial membuat sejumlah warga mengungsi. Di Papua, sebanyak 1.750 orang mengungsi ke Lantamal X Jayapura, 350 orang di Pulau Kosong Jayapura, dan 200 orang di depan Pelabuhan Jayapura. Kemudian tercatat sebanyak 242 tempat usaha rusak.

Di Kota Sorong, sebanyak tujuh rumah, dan 31 Unit Tempat Usaha rusak. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum seperti pasar; rumah dewan adat; kantor dan fasilitas bank, angkutan kota, dan sebagainya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed